REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi bisa menekan tindak pelanggaran hukum terutama korupsi. Meski diakui, untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas merupakan tugas yang berat.

"Salah satu wujud demokrasi adalah pemilu, baik legislatif atau presiden. Ke depan tugas kita akan semakin besar, karena berat menjaga pemilu berintegritas," kata Ketua KPK Abraham Samad usai menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/9).

Melalui kerja sama dengan KPU, KPK menurut Abraham mengharapkan integritas yang menjadi basis kerja KPK bisa diterapkan untuk menciptakan tata kelola pemilu yang lebih berintegritas.

Selama ini, rencana dan strategi KPK adalah mengupayakan pencegahan dan tindakan represif agar penyelewengan kewenangan tidak terjadi. Integritas dibangun oleh seluruh jajaran KPK agar arah kerja lembaga tersebut tidak melenceng.

Karena itu, prinsip integritas yang telah dijalankan KPK menurutnya harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Agar kualitas pelaksanaan pemilu bisa meningkat dibanding periode sebelumnya. 

"Kami berharap tata kelola yang efektif baik di pusat maupun daerah bisa menekan tingkat korupsi," ujar Abraham. Pria asal Makasar itu juga mengusulkan agar KPU bisa juga menerapkan asas integritas yang diterapkan KPK. 

"Uji intergritas bagus kalau dilaksanakan pada pemilu presiden, bagus itu. Akan bagus kalau diparktikkan dalam pemilu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika