REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, pengajuan calon tunggal kapolri, Komjen Sutarman tidak asal tunjuk. Secara formal, banyak hal yang dikatakan jadi pertimbangan sebelum akhirnya mengerucut pada sosok yang saat ini masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri tersebut. 

"Banyak pertimbangannya. Pengalaman, kepangkatan, jenjang jabatan, integritas orangnya. Yang utama itu yang jadi pertimbangan bapak presiden,” katanya di kompleks istana kepresidenan, Senin (30/9). 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), katanya, meminta pertimbangan tak hanya dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo, tetapi juga Kompolnas. Djoko pun menyakini Sutarman bisa menjalankan tugasnya nanti sebagai kapolri. Termasuk bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti KPK. 

Menurutnya, Sutarman tidak berseberangan dengan KPK untuk menangani sejumlah kasus. "Gak ada hal yang berseberangan. Apa kalau konflik sampai sekarang konflik terus? Kasus kan juga jalan," katanya. 

Sutarman lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957. Ia merupakan Kabareskrim Mabes Polri yang aktif sejak 6 Juli 2011 menggantikan Mayjen Ito Sumardi yang pensiun. Sutarman tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada 2000, dia menjadi ajudan Presiden  Abdurrahman Wahid. 

Kemudian akhir 2004, dia menjabat Kapolwiltabes Surabaya. Lantas berturut-turut sebagai Kapolda Kepri, Kaselapa Lemdiklat Polri, lalu Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. 

Uniknya, jenderal bintang tiga ini pernah menggantikan Timur Pradopo di dua tempat, yakni sebagai Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika