REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi mengatakan, dinasti politik menjadi wacana yang terus dikritisi, termasuk para anggota DPR. Sebab, dinasti politik merupakan persoalan dan fakta di lapangan.

Arwani berkata, praktik dinasti politik itu sering menjadi problem sebagian besar masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, di sebuah daerah yang dikuasai anggota keluarga tertentu.

Dinasti politik ini, ujar Arwani, memang sebaiknya dilarang. Makanya harus ada pengaturan supaya bisa dicegah. Namun yang perlu dipikirkan mekanisme dan teknik pencegahannya seperti apa. Perlu ada pendalaman terhadap mekanisme dan teknik pencegahannya.

"Yang namanya demokrasi itu membuka lebar-lebar pemenuhan hak warga negara. Hak politik warga negara, saya kira menjadi sesuatu yang harus dihormati, jadi pencegahan praktik dinasti politik tidak boleh melanggar hak politik warga," terang Arwani.

Misalnya, kata Arwani, harus ada pendefinisian yang jelas, apa itu dinasti politik. Apakah anak-anak ataupun istri dalam satu jabatan tertentu.

Menurut Arwani, dengan kekuasaan politik itu orang bisa melakukan banyak hal. Namun jangan sampai diartikan dengan memiliki  kekuasaan politik orang bisa melakukan apa saja, termasuk juga menempatkan  saudara-saudaranya ke dalam posisi jabatan tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika