REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengharapkan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh menjadi tonggak awal pengembangan ekonomi berbasis syariah. "Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam sudah seharusnya seluruh kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan berbasis Islami," kata Ketua MPU, Gazali Mohd Syam pada acara lokakarya ulama-umara terhadap ekonomi syariat di Banda Aceh, Kamis (24/10).

Dijelaskannya, syariat Islam bukan hanya semata-mata membahas dimensi ibadah, munakahah, siyasah dan jinayah tetapi juga meliputi masalah muamalah. "Artinya, Syariat Islam harus tercermin dalam setiap kegiatan yang berlangsung di Serambi Mekkah ini," katanya.

Ia mengatakan sejak tempo dulu masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia itu menjalankan sistim perekonomian Islam dengan rapi dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi. "Berbagai sistem perekonomian yang berlangsung pada masyarakat Aceh tempo dulu dan juga masih diterapkan masyarakat jauh dari unsur riba," ujarnya.

Adapun beberapa sistim perekonomian keraifan lokal yang ada di Aceh seperti gala atau pegadaian, mawah (barang modal yang diberikan kepada orang lain untuk dikelola), ngui (meminjam barang seseorang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak) dan utang. Karena itu pihaknya berharap melalui lokakarya tersebut akan menjadi momentum untuk pengkajian komperhensif terhadap berbagai penerapan sistem ekonomi berbasis syariah di provinsi berpenduduk sekita lima juta jiwa itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika