REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memandang, program-program strategis pemerintah memiliki potensi besar untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global yang berlangsung dan tidak bisa diprediksi, ia menggarisbawahi pentingnya berfokus pada pengoptimalan potensi domestik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Saya rasa kita harus fokus sinergi dan kolaborasi bersama sehingga apa yang menjadi program prioritas berjalan baik dan kemudian dijalankan dengan struktur governance yang baik, dengan pengelolaan risiko yang baik, dan comply pada seluruh aturan yang ada,” kata Mahendra dalam acara “Outlook Ekonomi DPR” di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dalam hal ini, Mahendra menyampaikan bahwa OJK siap untuk memberikan kontribusi dari berbagai sisi terkait dengan pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Ia mencontohkan bagaimana OJK mendukung program perumahan rakyat yang digagas pemerintah, salah satunya dengan memastikan penggunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang bukan menjadi satu-satunya faktor penentu dalam proses pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR).
Bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) dan asosiasi, OJK bahkan menyiapkan kanal pengaduan khusus yang terbuka untuk masyarakat mengenai proses pengajuan KPR.
“Begitu juga dengan program-program lain, tentu kami siap untuk ikut berkontribusi sehingga membentuk pelaksanaan dari model bisnisnya, struktur governansi, dan pelaksanaan prosesnya yang terbaik bagi kita,” kata Mahendra.
Pada sisi yang lain, OJK juga berfokus untuk melakukan pendalaman pasar di berbagai bidang, termasuk terkait dengan pembiayaan untuk UMKM.
OJK belum lama ini telah menyelesaikan konsultasi bersama Komisi XI DPR RI terkait Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM).
Melalui peraturan tersebut, lembaga keuangan bank maupun non-bank diminta untuk membentuk unit khusus terkait UMKM hingga menetapkan target yang jelas terkait penyaluran kredit kepada UMKM.
“Kami akan meminta pada masing-masing lembaga jasa keuangan ini suatu target khusus yang terkait dengan UMKM yang pada gilirannya nanti menjadi bagian dari rencana bisnis bank,” kata Mahendra.
Pendalaman pasar juga dilakukan di pasar modal, apalagi terdapat amanat baru untuk produk derivatif keuangan dan produk bursa karbon. Kemudian dari sisi asuransi, OJK juga mendukung produk asuransi mikro, asuransi risiko gagal panen bagi petani, hingga asuransi kesehatan bagi sektor informal.
“Jadi banyak hal-hal pendalaman pasar yang akan kami lakukan karena untuk sektor jasa keuangan di Indonesia, dengan segala macam peningkatan dan pertumbuhan yang tinggi, tetap seperti analogi sebuah gelas yang setengah terisi dan setengah kosong,” ujar Mahendra.
Dengan analogi tersebut, ia menambahkan bahwa sektor jasa keuangan sebaiknya jangan hanya berfokus pada pencapaian-pencapaian yang sudah diraih melainkan harus bisa memberikan cakupan dan inklusi pada sebanyak mungkin penduduk Indonesia.
“Dan dengan teknologi digital, sekarang makin jauh menggunakan tools berbasis AI, saya rasa ini dalam waktu yang tidak lama kita akan selesaikan semua program itu. Dan di situ betul-betul daya pengungkit dan kontribusi dari sektor jasa keuangan akan semakin terasa,” tutup Mahendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika