REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Musyawarah Mufakat menginisiasi pertemuan ratusan organisasi nonparpol dari seluruh Indonesia.
Mereka akan menjadikan organisasi nonparpol sebagai kekuatan penyeimbang dari hegemoni partai politik yang ada saat ini. "Partai politik tak bisa dibiarkan berjalan sendiri," kata Sekretaris Jendral Masyarakat Musyawarah Mufakat (M3), M. Ari Mulya Subagdja di Jakarta, Kamis (24/10).
Ari mengatakan organisasi nonparpol memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan dan keutuhan NKRI. Kalau kekuatan parpol berasal dari soliditas struktural-prosedural lima tahunan (pemilu), kekuatan organisasi nonparpol justru terletak pada soliditas kultural-fungsional.
"Organisasi nonparpol orientasinya pada hal-hal nilai yang dihormati masyarakat," ujarnya.
Aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet mengatakan sudah saatnya organisasi nonparpol duduk bersama. Mereka harus ambil bagian menyelamatkan NKRI dari kehancuran. "Rumah kita ini (NKRI) menjelang hancur. Ada kebutuhan untuk bertemu ikut berpartisipasi selamatkan bangsa. Ini forum bagus," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati, mengatakan implementasi kehidupan bernegara sudah melenceng dari batang tubuh UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
"Konstitusi sudah melenceng. Ini sudah negara baru, bukan negara yang kita proklamasikan," ujarnya.
Aktivis Petisi 28, Harris Rusli mengatakan problem besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah hilangnya tradisi musyawarah dan mufakat. "Ada pemilu langsung, tapi rakyat merasa tidak diperjuangkan kepentingannya," kata Rusli.
Haris berharap pertemuan organisasi nonparpol bisa mengembalikan roh demokrasi. "Roh demokrasi sekarang sudah hilang. Kita perlu kembalikan musyawarah dan mufakat," imbuhnya.
Pertemuan organisasi nonparpol akan digelar pada 30 Oktober 2013 di Bandung dengan nama Forum Masyarakat Mufakat. Sampai saat ini M3 sudah mengundang 192 organisasi nonparpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika