REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menilai, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sangat krusial.
Sebab, sebagai mata rantai, DPT bisa menimbulkan efek berantai terhadap elemen pemilu lainnya termasuk partisipasi pemilih.
"Problem awal DPT, itu akan jadi 'snowball' bagi problem-problem lain, termasuk partisipasi pemilih. Tingkat legitimasi pemilu akan dipertaruhkan bila DPT-nya bermasalah," kata Gun Gun dalam diskusi bertema 'Pesta Demokrasi 2014: Untuk Indonesia Lebih Baik' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/10).
Ia berkata, jika pemilu diawali dengan DPT yang bermasalah dan kualitas buruk, maka kepercayaan masyarakat terhadap tahapan selanjutnya bisa terpengaruh. Sebab, penyelenggara pemilu dinilai tidak dapat mengatasi masalah pada tahapan awal yang sebenarnya sangat krusial.
Apalagi pemilih di Indonesia masih didominasi pemilih konvensional. Yakni mereka yang tidak terlalu mengikuti dan memahami proses pemilu.
Menurut Gun Gun, biasanya kelompok ini hanya menangkap informasi saat terjadi masalah besar. Berbeda dengan tipe pemilih non-konvensional yang lebih melek informasi. Sehingga bisa memaklumi dan meninjau bagaimana tahapan pemilu berlangsung.
Tren penurunan partisipasi pemilih telah terjadi pada pemilu periode sebelumnya. Menurut Gun Gun, dari Pemilu 1999 hingga 2004 terjadi penurunan partisipasi menjadi 87 persen. Kemudian pada Pemilu 2009 partisipasi pemilih hanya tersisa 71 persen.
"Kalau tidak ada perubahan pada Pemilu 2014, 'voters turn out' ini akan meingkat. Turun 35 persen sehingga yang tersisa hanya 65 persen," tuturnya.
Karenanya, menurut Gun Gun, persoalan DPT di masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun, dijadikan pelajaran dalam memperbaiki DPT pemilu 2014.
Selain itu, partai politik juga harus berani dalam menghadirkan inovasi-inovasi dalam kontestasi politik 2014 nanti. Salah satunya, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Yang mampu mengelola harapan publik dan melakukan transformasi di tengah masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika