REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai DPT tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara juga harus turun tangan.

"Caranya memerintahkan Mendagri untuk turun tangan, jangan bersembunyi. Apa hasilnya e-KTP senilai Rp 4,8 Triliun itu kalau hanya menghasilkan polemik DPT," kata Kaban, Sabtu (26/10).

Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin menambahkan, persoalan DPT seharusnya bisa diantisipasi oleh KPU sebelumnya. Sebab itu bukan masalah baru dalam pelaksanaan pemilu. 

"Harus ada konsolidasi antara penyelenggara pemilul, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah dalam penyelesaian DPT ini," kata Saleh. 

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menolak bila persoalan DPT masih tak lepas dari trauma pemilu 2009. Menurutnya, bisa saja sikap trauma itu karena banyak yang masih belum menerima kekalahan masa lalu.

"Pemilu tanggung jawab semua. Jangan ada dendam masa lalu karena kalah. Kalau dibuka itu di Kalteng, di Banten, gak akan selesai itu masalah partai mana sebenarnya yang salah," ujar Didi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika