REPUBLIKA.CO.ID, BALIGE -- Pertambahan belanja langsung dan tidak langsung pada perubahan anggaran belanja pendapatan daerah (P-ABPD) Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara tahun anggaran 2013, sebesar Rp28,3 miliar sesuai hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten setempat.
"Perbandingan belanja langsung dan tidak langsung, masing-masing sebesar 52,44 persen dengan dan 47,56 persen atau sejumlah Rp421,6 miliar dan Rp382,4 miliar," kata Ketua DPRD Toba Samosir (Tobasa), Sahat Panjaitan di Balige, Rabu.
Sementara pertambahan pendapatan pada P-ABPD 2013 tersebut, kata dia, hanya sebesar Rp12.214.495.001.
Dijelaskannya, pendapatan APBD sebelum perubahan sebesar Rp760.285.648.00 dan setelah perubahan menjadi Rp772.500.143.001 sehingga dengan demikian mengalami pertambahan Rp12.214.495001 atau sebesar 1.61 persen.
Total belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp337.555.895.646 dan setelah perubahan menjadi Rp382.461.835.246 atau mengalami pertambahan Rp44.905.939.600.
Belanja tidak langsung sebelum perubahan berjumlah Rp438.194.999.861 dan setelah perubahan menjadi Rp421.625.745.638,37 atau mengalami pengurangan Rp16.569.254.222,63.
Untuk itu, Sahat meminta, agar pelaksanaan P-APBD dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pengawasan yang tepat waktu, sehingga tidak menumpuk pada akhir Desember 2013.
Menurut Sahat, selama pembahasan rancangan P-APBD 2013, pihaknya telah mendapat berbagai masukan dan tanggapan penjelasan dari tim anggaran eksekutif dan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk kesempurnaan rancangan perobahan anggaran yang disusun.
Dari hasil pembahasan badan anggaran, kata dia, bantuan keuangan provinsi (BKP) termasuk dana paling besar untuk pembangunan fisik.
Padahal, lanjut Sahat, pelaksanaannya hanya tinggal dua bulan lagi. Di samping itu, musim hujan sudah mulai turun.
Sahat menambahkan, Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak harus memperhatikan dinas terkait yang mengelola kegiatan, terutama kegiatan fisik, agar pelaksanaannya tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Seluruh kepentingan yang menyangkut publik, hendaknya dapat menjadi skala prioritas bagi setiap satuan kerja perangkat daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika