REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, meminta keluarga dan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) tak lagi membuka luka lama sejarah tahun 1965 dan 1968. Hal ini demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan kiai yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu merespons adanya bentrokan antara massa Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI–POLRI (FKPPI) dengan keluarga PKI di Yogyakarta,  Ahad (27/10).

“Bentrok antara massa FAKI dan keluarga PKI merupakan lampu kuning untuk keselamatan NKRI ke depan. Karena masalah ini menyangkut luka sejarah tahun 1965 dan 1948. Seharusnya kedua kelompok menahan diri,” kata Kiai Hasyim, Jumat (1/11).

Menurut Hasyim, era reformasi telah membebaskan mereka dari kungkungan politik orde baru. Kebebasan itu sebenarnya sudah cukup bagi mereka. “Kini, keluarga atau keturunan PKI telah mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara yang lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, kini keluarga dan keturunan PKI telah banyak yang mengisi pos-pos penting di Negara ini. Sehingga mereka seharusnya tidak perlu lagi membuka luka lama. “Mereka bebas menjadi anggota parlemen, Ketua komisi DPR RI, masuk departemen-departemen, jadi pegawai negeri, gubernur, dan masuk istana dan sebagaianya,” katanya.

Namun, tambah Hasyim, jika hal tersebut masih kurang diterima dan mereka akan menghidupkan kembali luka lama, maka NKRI akan terkoyak lagi. “Tuntutan agar negara maminta maaf kepada PKI, minta ganti rugi, pengadilan jenderal dan ulama tertentu, mencari gara-gara,” katanya.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini mengungkapkan, Indonesia tak seperti Vietnam dan bukan pula seperti Kamboja. “Mereka telah menggunakan HAM sebagai kendaraan strategis, sering melapor ke internasional, serta mampu menggiring opini publik. Itu bukan berarti mereka bebas berbuat semau mereka,” kata Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan, jika keluarga dan keturunan PKI terus membuka luka lama, tak menutup kemungkinan organisasi anti-Komunis akan semakin kuat berdiri di Indonesia. “Organisasi seperti FAKI dan FKPPI dapat serentak berdiri dan bergerak di seluruh Indonesia. Hal itu pasti menyulitkan mereka,” jelasnya. Meski begitu, Hasyim mengimbau agar FAKI dan FKPPI tak mudah melakukan kekerasan, kecuali dalam kondisi bahaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika