REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Pada hari ketiga usai berakhirnya masa amnesti tanggal 6 November 2013, KJRI dan Tim Perbantuan Teknis dari Jakarta bersama otoritas Arab Saudi telah memindahkan 1.283 WNI Overstayers (WNIO) dari tempat berkumpulnya warga di Matar Qadim Jeddah ke penampungan overstayers di Shumaisi.
Dengan demikian jumlah WNIO yang berada di penampungan tersebut hingga hari ini sebanyak 7.885 orang. Sebanyak 32 petugas KJRI dan Tim Perbantuan Teknis dari Jakarta saat ini tengah membantu proses pendataan dan penyelesaian dokumen perjalanan di Shumaisi.
Tatang B. Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, mengatakan, Indonesia dan Arab Saudi berupaya keras mulai segera memulangkan WNI dalam beberapa hari mendatang. Disepakati kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan balita serta yang sakit akan didahulukan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan pada tanggal 5 November 2013 pukul 22.30 waktu Jeddah. Pihak Arab Saudi diwakili oleh Irjen (Pol) Jam'an Al-Ghamidi, Wakil Kepala Kepolisian Negara, Mayjen Abdurrahman Attuergi, Wakil Dirjen Imigrasi, Mayjen A'id Al-Gharmi, Wakil Kementerian Dalam Negeri dan Mayjen Ajman Al-Ghamdi, Kapolda Makkah yang juga membawahi Jeddah.
Sementara itu, pihak Indonesia diwakili Duta Besar Ibnu Said, Staf Ahli Menteri Luar Negeri, Tatang B Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Dharmakirty SP, Konsul Jenderal RI Jeddah dan Brigjen (Pol) Setyo Wasisto, Direktur Keamanan Negara Mabes Polri.
"Saat ini untuk mendapatkan kursi penumpang penerbangan dari Arab Saudi ke luar negeri cukup sulit, mengingat proses kepulangan jemaah haji masih berlangsung hingga akhir bulan November 2013," katanya. Namun, ungkapnya, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sedang mengupayakan untuk dapat memulangkan WNI khususnya kelompok rentan dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, bagi WNI yang sakit dan memerlukan perhatian khusus ditampung di KJRI dan segera dipulangkan. Saat ini di KJRI terdapat tiga WNI yang sakit dan menunggu kepulangannya ke Indonesia dalam waktu dekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika