REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Senin (11/11/2024) menegaskan kembali sikap kemarahan Kerajaan terhadap serangan Israel di Gaza dan pelanggaran kedaulatan Lebanon.
Dalam pernyataan pembukaannya pada pertemuan puncak luar biasa Arab dan Islam, yang diselenggarakan di Riyadh, ia mengecam terhambatnya upaya bantuan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan di Gaza dan menolak segala bentuk pengurangan peran Otoritas Palestina.
“Kerajaan mengutuk terhambatnya upaya bantuan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat di wilayah Palestina, serta terhambatnya kerja organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada rakyat Palestina,” kata Salman dilansir dari laman Arab News.
Israel secara resmi memberi tahu PBB pekan lalu tentang keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan UNRWA setelah para politisi Israel memberikan suara mendukung langkah tersebut pada 28 Oktober.
"Komunitas internasional harus segera menghentikan tindakan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon,” kata putra mahkota, sambil menggambarkan kampanye Israel di Gaza sebagai 'genosida'.
Dia melanjutkan Arab Saudi mengutuk operasi militer Israel yang menargetkan wilayah Lebanon dan menolak segala sesuatu yang mengancam stabilitas dan keamanan Beirut serta segala sesuatu yang melanggar integritas wilayahnya.
“Tindakan kriminal Israel yang terus berlanjut terhadap orang-orang yang tidak bersalah, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa, dan melemahnya peran penting Otoritas Palestina di seluruh wilayah Palestina akan menghambat upaya untuk mengamankan hak-hak sah rakyat Palestina dan membangun perdamaian regional. ”
Putra mahkota juga mengutuk serangan terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa komunitas internasional harus memberikan tekanan pada Israel untuk menghormati 'kedaulatan Republik Islam Iran' dan menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap wilayahnya.
“Kami juga mendukung saudara-saudara kami di Palestina dan Lebanon, dan menegaskan kembali bahwa Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh di PBB," katanya seraya menekankan perlunya pembentukan negara Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika