REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman S.Sos MPA, mengatakan, menjelang pemilihan umum alokasi dana bantuan sosial dalam APBD pemerintah kabupaten setempat untuk tahun 2014 meningkat.
Dana bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan dalam APBD Jember 2013 sebesar Rp46 miliar, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi Rp54 miliar.
"Meningkatnya dana bansos jelang pemilu merupakan bagian politik anggaran, namun hal itu diperbolehkan dalam aturan, asalkan dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan," tuturnya di Jember, Sabtu.
Menurut dia, legislatif yang merupakan kepanjangan dari partai politik memiliki kepentingan untuk investasi bagi konstituennya jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
"Meningkatnya dana hibah dan bansos jelang Pemilu Legislatif atau Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) bukan rahasia umum karena hampir terjadi di semua daerah," ucap pengajar Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Jember itu.
Ia menjelaskan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang direvisi menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah dan bansos boleh dianggarkan asalkan belanja urusan wajib terpenuhi.
"Ketentuan aturan memperbolehkan, namun biasanya anggaran bansos yang diusulkan legislator untuk kepentingan mengharumkan nama politisi di wilayah tertentu pada daerah pemilihan basis konstituen mereka," ujar penulis buku 'APBD Bukan Untuk Rakyat' itu.
Sebelumnya, Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim, Dahlan, mengatakan dana hibah dan bansos dalam APBD di sejumlah daerah rawan korupsi dan penyimpangan.
"Biasanya penggunaan dana hibah dan bansos tidak jelas untuk siapa, bahkan pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Biasanya memang meningkat jelang Pemilu atau Pilkada," tuturnya.
Menurut dia, beberapa daerah di Jatim memberikan porsi yang cukup besar terhadap anggaran hibah dan bansos, sehingga peluang korupsi dan penyimpangan di kabupaten setempat juga cukup tinggi.
"Pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana hibah dan bansos di masing-masing daerah masih lemah, sehingga dana tersebut rawan diselewengkan oleh pejabat atau unit kerja yang mengelola dana itu.
Hasil penelitian yang dilakukan Fitra di 20 kabupaten/kota di Indonesia dalam studi anggaran mencatat bahwa hampir seluruh daerah kurang transparan dalam mengelola anggaran, kecuali Kabupaten Sambas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika