REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum ada satu pekan Wapres Boediono melakukan kunjungan kerja ke tiga kota di Australia, kabar mengenai penyadapan terhadap Indonesia kembali muncul. Kali ini, secara lebih spesifik, penyadapan dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Boediono, serta sejumlah menteri.
Namun, juru bicara wapres, Yopie Hidayat menegaskan, Boediono tidak akan memberikan pernyataan terbaru mengenai penyadapan tersebut. Menurutnya, pikiran dan pernyataan Boediono sudah disampaikan secara langsung kepada Australia dalam beberapa kesempatan. Termasuk ketika bertemu dengan PM Australia, Tony Abbot.
"Bapak wapres sudah beberapa kali memberikan tanggapan atas masalah penyadapan ketika berkunjung ke Australia pekan lalu. Kami tidak mengeluarkan statement baru mengenai hal yang sama," kata Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, Senin (18/11).
Ketika melakukan kunjungan ke Australia, tepatnya saat memberikan Kuliah Umum ST Lee di HC Coombs Lecture Theatre Building 8, Australian National University (ANU), Canberra, Boediono meminta agar Indonesia dan Australia tidak terfokus pada penyadapan.
Menurutnya, sebagai tetangga dekat Indonesia dan Australia sebaiknya fokus pada hubungan jangka panjang dan tidak terbawa larut dengan satu-dua masalah. "Masalah yang terjadi di masa kini sama dengan yang pernah terjadi di masa lalu dan kedua negara bisa melewatinya dengan baik asal selalu dilandasi dengan kepercayaan dan kerja sama yang baik antar keduanya," kata wapres.
Terkait penyadapan, Boediono meminta agar hal itu diselesaikan di tingkat para pejabat terkait. "Namun saya yakin bahwa informasi intelijen antara kedua negara tak digunakan untuk melawan satu sama lain," katanya.
Saat menerima gelar Honoris Causa , Wapres juga menyinggung soal penyadapan. Ia mengatakan penyerangan antar negara termasuk penyadapan seharusnya tidak dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Apalagi jika negara tersebut saling bertetangga.
"Ada persamaan penting di antara kedua negara dan harus kita hargai. Kita berdua melaksanakan demokrasi. Jika para pakar benar, sebuah negara demokrasi biasanya tidak akan menyerang negara demokrasi lainnya," ujar wapres (13/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika