REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menlu RI Marty Natalegawa mengancam pemerintah Australia atas kejadian penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, kejadian ini akan berbuntut panjang. 

"Australia akan merasakan dampak dari penyadapan ini," ujarnya dalam wawancara di sebuah televisi nasional, Senin (18/11).

Ia menegaskan, Indonesia tidak bisa menerima penjelasan yang dibeberakan oleh pemerintah Australia. Sebelumnya, PM Australia Tony Abbot menolak menjelaskan mengenai kegiatan intelijen yang dilakukan pemerintahnya. Hal tersebut merupakan kebijakan yang telah lama berjalan dan dia tak berniat untuk mengubahnya.

"Kami sampaikan ke PM Australia apa yang saya sampaikan tadi. Tapi jawabannya masih sama. Seandainya ini jawaban resmi dari mereka, maka cerita ini masih akan berlannjut," ujarnya. 

Ia pun berharap pemerintah negara kanguru tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih detail. Karena pada dasarnya pemerintah menginginkan untuk melanjutkan kerja sama yang telah terbangun baik selama ini.

Marty juga menekankan, akan mengkaji ulang semua kerja sama dengan Australia selama ini. Terutama, yang terkait dengan tukar menukar informas. 

"Hubungan Indonesia-Australia kita sebut strategis, penuh dengan persahabatan dan kedekatan. Apakah sesama sahabat dibenarkan ada penyadapan? Saya kira ini tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan," paparnya.

Ia pun menyatakan, tengah membawa masalah ini ke tingkat internasional. Bersama Brasil dan Jerman yang juga menjadi korban spionase, Indonesia menginginkan adanya resolusi untuk mendesak anggota PBB untuk dapat memberikan asas akuntabilitas atas pengumpulan informasi. Termasuk, mendesak adanya mekanisme pengawasan internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika