REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan pemerintahnya ‘sangat serius’ menyikapi keprihatinan Indonesia atas isu penyadapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat senior lainnya.

Namun demikian, ia menegaskan, dirinya tidak akan secara terbuka mendiskusikan kegiatan spionase Australia tersebut dengan Indonesia. "Kami menyadari kekhawatiran mereka (Indonesia). Tapi saya tidak akan mengomentari masalah-masalah intelijen," ujar Bishop kepada wartawan di India, seperti dilansir AP, Selasa (19/11).

Sebelumnya, laman The Guardian membeberkan upaya agen mata-mata Australian Signals Directorate (ASD) dalam menyadap panggilan telepon pribadi Presiden SBY. Tak hanya itu, media Inggris tersebut juga merilis beberapa nama tokoh penting Indonesia lainnya yang menjadi target penyadapan ASD sejak 2009. Di antaranya adalah  mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Selain itu, ada lagi nama mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil, mantan jubir presiden Dino Patti Djalal, dan mantan Menkopolhukam Widodo AS.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menarik duta besarnya dari Australia, Senin kemarin. Di samping itu, Presiden SBY juga memerintahkan untuk meninjau ulang kerja sama bilateral dengan negeri kanguru itu menyusul terungkapnya kegiatan penyadapan yang dilakukan agen mata-mata mereka.

Pertikaian diplomatik antara Indonesia dan Australia ini adalah yang kedua kalinya terjadi dalam waktu kurang dari sebulan ini. Awal November lalu, kedua negara sudah lebih dulu diributkan oleh penyadapan ASD pada Konferensi Perubahan Iklim 2007 di Bali.

Australian Broadcasting Corp (ABC) dan The Guardian melaporkan, mereka memiliki sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan mantan analis Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu disebutkan, ASD ternyata juga berusaha menyadap ponsel Ibu Negara Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono).

Ikuti Whatsapp Channel Republika