REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia memicu kemarahan.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Addin Jauharuddin mengatakan, banyak poin yang harus diperhatikan pemerintah. Apalagi pemerintah Australia tidak meminta maaf kepada Indonesia.

''Ini kan menunjukkan arogansi mereka,'' kata dia, Selasa (19/11).

Pihaknya meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Harga diri bangsa Indonesia dipertaruhkan di sini. Laiknya seseorang yang memasuki kamar di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya itu.

Jika Indonesia 'lembek' menghadapi kasus ini, kedepannya akan ada lagi tindakan yang mungkin lebih menghina negara Indonesia. Karena apa? karena pemerintah Australia menganggap Indonesia tidak memiliki sikap.

Sikap seperti menarik Dubes RI untuk Austalia, dan memulangkan Dubes Australia di jakarta ke negaranya serta memutus hubungan bilateral kedua negara, perlu dilakukan. Ini merupakan peringatan agar masalah ini tidak terulang lagi.

Bahkan jika perlu, pemerintah bisa memboikot semua produk Australia yang ada di Indonesia dan mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk menolak perluasan pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan negara Australia.

''Kita negara dengan sejarah besar. Dengan sumber daya alam kita, dunia tahu Indonesia itu negara yang krusial,'' kata Addin Jauharuddin.

Selanjutnya, masalah ini merupakan peringatan bagi Indonesia juga, untuk menjadikan momentum dalam mengevaluasi semua produk perundang- undangan pro-asing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika