REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Bidang Penyelesaian Laporan atau Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso, mengakui adanya politisasi profesi guru. Hal tersebut diungkapkannya saat dihubungi Kamis (28/11).

"Memang banyak kasus/keluhan soal tersebut. Tapi saya tidak menghitung jumlahnya karena persoalannya lebih bersifat politis," ujarnya.

Menurut Budi bentuknya politisasi profesi guru adalah dengan memobilisasi untuk mendukung kandidat bupati/walikota tertentu di daerahnya dalam pemilukada. Biasanya, kata Budi, mobilisasi tersebut dilakukan oleh bupati/walikota petahana. "Itu temuan yang pernah kami jumpai," ujarnya.

Akibatnya, kata Budi, ada guru-guru yang dimutasi tanpa sebab karena yang bersangkutan tidak menjadi tim sukses  dan tiba-tiba "dibuang".