REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah, mengecam Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai upaya mencegah penyebaran HIV-AIDS.
"Pilihan strategi kampanye pencegahan HIV-AIDS dengan cara tersebut kurang tepat," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Jakarta, Senin (2/12). Penggunaan istilah Pekan Kondom Nasional saja sudah menjelaskan keinginan pemerintah untuk menyosialisasikan penggunaan kondom dalam hubungan seksual.
Kampanye penggunaan kondom dimaksudkan untuk mencegah merebaknya penyebaran HIV-AIDS dari mereka yang berperilaku seksual beresiko atau dari penderita HIV-AIDS. Namun, ketika strategi kampanye ini menggunakan bus yang berjalan di area publik bahkan masuk ke area publik umum, sangat disayangkan.
"Cobalah dikaji secara jernih oleh Kemenkes, pilihan gambar dari bus kampanye ini menempatkan perempuan dengan tampilan yang sensual. Tampilan ini bisa masuk ranah melecehkan perempuan," katanya. Ditambah lagi dengan program membagi-bagikan kondom secara gratis, bahkan masuk ke lingkungan pendidikan atau kampus.
Ledia mengingatkan, semakin hari banyak kalangan ibu rumah tangga terpapar HIV-AIDS dari suaminya. Lantas anak terpapar HIV-AIDS dari ibunya. Karena itu, kampanye penanggulangan HIV-AIDS harus dibuat dengan bijak dan tepat sasaran. Meski semua kelompok masyarakat harus disadarkan akan bahaya penyakit ini pilihan kampanyenya tetap harus selektif.
Ia mencontohkan, bagi masyarakat umum misalnya harus digalakkan kampanye soal pentingnya bergaya hidup sehat dan sesuai ajaran agama serta tepat bersikap dalam menghadapi ODHA. Sementara bagi para ODHA dan mereka yang rawan terkena penyakit HIV-AIDS disosialisasikan untuk terus memilih cara hidup sehat dan sesuai ajaran agama, meninggalkan perilaku seksual berisiko dan terakhir barulah soal penggunaan kondom.
"Kami meminta Kemenkes menghentikan program Pekan Kondom Nasional ini dan mengevaluasi strategi penanggulangan HIV-AIDS yang ada," kata Ledia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika