REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan hari antikorupsi disikapi beragam oleh politisi. Salah satunya PKS yang terganjal dengan masalah korupsi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq (LHI).

‘’Pesan antikorupsi jangan hanya kepada terdakwa saja,’’ terang Ketua DPP PKS, Almuzzammil Yusuf, Senin (9/12). Akan tetapi ditujukan pula kepada aparat penegak hukum. Mereka, kata Almuzzammil, diminta jangan menegakkan hukum dengan mengorupsi hukum. Dalam artian korupsi hukum adalah pelaku korupsi dengan jumlah lebih besar dan vulgar divonis lebih kecil di pengadilan Tipikor.

Hal itu, kata Almuzzammil, merupakan tanda-tanda aparat mengkorupsi hukum. Seharusnya, aparat penegak hukum memperlakukan sama semua pelaku korupsi.

Sementara itu DPP PKS khawatir hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak memperhatikan fakta kasus hukum LHI. Pasalnya, jarak waktu pledoi dengan pembacaan putusan hanya selama dua hari.

‘’Hanya dua hari kerja jaraknya, sehingga membawa peluang hakim tidak mempertimbangkan fakta yang ada,’’ ujar Humas PKS, Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senin (9/12). Hal ini disampaikan di sela-sela hakim membacakan putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta.

Menurut Mardani, PKS berharap hakim bertindak adil dalam memutus perkara tersebut. PKS pun memberikan dukungan penuh dalam pemberantasan korupsi.

Almuzzammil menambahkan, PKS mempertanyakan vonis terhadap pelaku korupsi dari partai lain dalam jumlah besar namun dengan pidana yang lebih kecil. ‘Harus ada keadilan,’’ imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika