REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Tjitjip Sutardjo memastikan partainya tidak akan menonaktifkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar.

Sharif mengatakan Golkar baru akan menonaktifkan Atut apabila sudah ada keputusan hukum tetap terhadap Atut. "Kita mesti mengerti azas praduga tak bersalah. Sebagai gubernur saja dia belum dinonaktifkan masa sudah dinonaktifkan dari partai," kata Sharif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/12).

Di mata Golkar Atut adalah kader berprestasi. Ini menurut Sharif terlihat dari keberhasilan Atut memenangkan Pilkada Gubernur Banten selama dua periode berturut-turut.

Bagi dia bukan hal yang mudah bagi seorang perempuan menjadi pemimpin selama dua periode di tengah masyarakat yang semakin cerdas terhadap informasi. "Bu Atut satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia. Dia kerja keras. Dipilih dua kali. Mereka (masyarakat) pilih Bu Atut karena melihat keberhasilan," ujarnya.

Sejauh ini Sharif belum melihat dampak kasus hukum Atut bagi citra Partai Golkar di Banten. Menurut dia, DPP Partai Golkar akan mengundang berbagai senior partai --khususnya mereka yang berasal dari Banten-- untuk memberikan masukan kepada partai sebelum mengambil keputusan soal nasib Atut di partai.

"Kita harus tahu persis bagaimana pemikiran masyarakat Banten," katanya.

Sharif membantah rumor soal lembeknya sikap DPP terhadap Atut karena kontribusi ekonomi yang cukup besar dari Atut untuk partai.

Menurut dia sampai saat ini konsolidasi Partai Golkar masih berjalan baik di Banten. "Para caleg sudah turun mereka sudah menjalin kontak batin dengan para masyarakat. Ini (kasus Atut) Insya Allah tidak banyak mengganggu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika