REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, cukup memperhatikan produk yang dikonsumsi oleh masyarakatnya yang mayoritas muslim. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, pada 2014 Pemprov Jabar akan mendeklarasikan Jabar sebagai provinsi halal.
Oleh karena itu, menurut Heryawan, Ia mendukung penuh upaya sertifikasi halal pada berbagai produk yang dihasilkan warga Jabar. Untuk menjadi provinsi halal, setidaknya sekitar 2/3 produk yang ada di Jabar harus sudah bersertifikasi halal. "Tahun ini ada 600 perusahaan ritel yang mendapatkan sertifikasi halal, tahun depan kita targetkan ,1500 perusahaan. Selain sehat, produk yang dihasilkan pun harus halal," ujar Heryawan kepada wartawan dalam acara temu karya dengan Pelaku Industri Kecil Menengah Penerima Sertifikat Halal, Selasa (24/12).
Sertifikasi halal pun, kata dia, akan diikuti dengan pengembangan bahan baku lokal. Hal itu, sejalan dengan program pemerintah pusat yang mewajibkan perusahaan ritel menggunakan 80 persen bahan baku lokal. "Jadi selain adanya dukungan permodalan, ada juga sertifikasi halal dan penggunaan bahan baku lokal sehingga daya saing produk lokal Jabar akan semakin tinggi," katanya.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Ferry Sofyan, dengan besarnya potensi masyarakat muslim di Indonesia dan Jabar khususnya, sertifikasi halal sangat penting untuk menghilangkan keragu-raguan konsumen terhadap produk yang dibelinya.
Menurut Ferry, dari sekitar 10 ribu lebih pelaku usaha ritel di Jabar, 6.707 diantaranya sudah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Khusus 2013, ada 600 industri kecil menengah di bidang makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal. ''Selain dengan sertifikasi halal, kami pun terus meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, salah satunya melalui penggunaan kemasan yang baik," katanya.
Sementara Ketua MUI Jabar, KH. Al Hafiz Utsman menginginkan Jabar benar-benar menjadi provinsi halal pada 2014 mendatang. Ia, mengapresiasi Pemprov Jabar yang terus memberikan dukungan fasilitas berupa pendanaan untuk biaya sertifikasi halal tersebut. "Selama ini, fasilitas khusus diterima MUI melalui dukungan dana dari pemprov. Sesuai keinginan kita, Jabar sebagai provinsi halal. Kami ingin produk di provinsi 50 persen plus bersertifikat halal," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika