REPUBLIKA.CO.ID,YANGON -- Partai oposisi Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi pada Sabtu bertekad akan bersaing dalam pemilihan umum yang penting pada 2015 walaupun belum ada perubahan konstitusi yang membolehkannya maju sebagai presiden.

Suu Kyi tidak dapat mengikuti pemilu karena undang-undang yang dibuat militer Myanmar menyebutkan bahwa warga yang suami atau anaknya berkewarganegaraan asing tidak dapat memimpin negara itu.

Pasal itu dianggap sengaja dibuat untuk mencegah pemenang Nobel Perdamaian itu menjadi presiden karena kedua anak Suu Kyi telah menjadi warga negara Inggris.

Suu Kyi berkali-kali mengingatkan agar aturan tersebut diubah sehingga demokrasi dapat dijalankan sepenuhnya di negara bekas junta tersebut. Sempat muncul spekulasi bahwa partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinannya akan memboikot pemilu parlemen 2015.