REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan (BP) Batam mengungkapkan sepuluh perusahaan asing dan gabungan perusahaan dalam negeri menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam dengan nilai sekitar 15,73 juta dolar AS.
"Perusahaan-perusahaan yang menyampaikan keinginan berinvestasi pada November 2013 tersebut menilai Batam masih kondusif dan aman untuk berusaha," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Kamis (2/1).
Bidang usaha yang diminati, kata dia, terdiri dari perdagangan besar, alat berat, real estate untuk dimiliki dan disewa, industri pembuatan kapal, industri peralatan kapal, jasa reparasi kapal, jasa engineering procurement construction (EPC), jasa penunjang minyak dan gas bumi (non konstruksi), jasa akomodasi lainnya dan ekspor-impor.
Perusahaan tersebut, kata dia, beradal dari Singapura, Malaysia, Norwegia, China, Belanda, Australia yang jika terealisasi akan membuka 429 lapangan kerja baru.
"Kami berharap aplikasi tersebut segera terealsiasi agar mampu membuka lapangan kerja baru di Batam," kata Djoko.
Djoko mengatakan pada Oktober juga terdapat 10 perusahaan asing dan gabungan dengan perusahaan Indonesia menyampaikan keinginan berinvestasi di Batam.
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan hingga Agustus 2013 sudah lebih dari 70 perusahaan modal asing berminat berinvestasi karena Batam dianggap masih kondusif dan memberikan peluang besar bagi pengembangan berbagai industri. "Jika ditambah Oktober dan November, lebih dari 90 perusahaan berminat investasi," kata dia.
Selain dari kawasan Asia seperti China, Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, investor juga berasal dari Afrika Selatan, Amerika Serikat dan kawasan Eropa termasuk Eropa Timur.
"Targat kami sebenarnya masih (investor dari) kawasan Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi bagus, namun ternayata investor kawasan lain juga sudah menunjukkan ketertarikannya berinvestasi di Batam," kata Ilham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika