REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah semakin tidak bergigi dan tak memiliki kemampuan intervesi setelah adanya privatisasi BUMN. Inilah yang terjadi kini dengan PT Pertamina yang kini sudah diliberalisasi menjadi Persero. Dampaknya yang kini terasa, adalah kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram yang menjadi kado awal tahun 2014 yang mengagetkan masyarakat Indonesia.

Direktur Center for Information and Cultural Studies (CICS), Hidayat Nahwi Rasul, mengatakan, privatisasi BUMN menjadi pelajaran. Karena setelah Pertamina menjadi Persero, pemerintah tidak memiliki faktor intervensi untuk melakukan affirmative action mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tak hanya di sektor BUMN strategis. Hidayat mengatakan, lembaga-lembaga keuangan yang di luar kontrol negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga di bidang pangan dimana dihilangkannya fasilitas kredit kepada petani,  membuat kesejahteraan rakyat semakin tidak akan merata.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan tugas  pemerintah yang mendapat tugas konstitusional mensejahterakan , menenteramkan, mencerdaskan dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukan UUD 1945. ‘’I nstrumen intervensi pemerintah sudah banyak diamputasi dengan Undang-Undang. Satu satunya alat intervensi pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah APBN-APBD , itupun sebagain untuk membayar utang negara,’’ ujar Hidayat, Ahad (5/1).

Karena itu, dia mengatakan, menjadi tugas penting bagi wakil rakyat yang terpilih pada 2014 untuk mengorkesi Undang-undang yang mengamputasi peran negara dalam melakukan kewajibannya mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika