REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hingga kini belum juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Lambannya proses pengesahan itu dipastikan akan menghambat program-program Pemprov.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu. Sebab, hak budgeting merupakan kewenangan dewan. "Ya habis mau bagaimana? Mau lobi? Enggak mau saya," ujar dia, Ahad (5/1) sore.
Menurutnya, eksekutif sudah menyerahkan rancangan APBD pada dewan sejak Oktober lalu. Namun, hingga sekarang belum ada kata sepakat di kalangan DPRD sehingga belum juga mengetok palu tanda disahkannya APBD 2014 tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, mengatakan pengesahan baru dapat dilakukan pada Januari 2014 mendatang. Menurut politisi dari Partai Demokrat tersebut, molornya pengesahan APBD disebabkan karena masih ada proses pengisian nomor rekening dan nomenklatur (rincian anggaran) pada 30 ribu mata anggaran.
Proses itu membutuhkan waktu yang lama karena harus dicek secara detail. "Kita ingin ketok palu kalau semua clear. Jangan sampai ketok palu tapi masih ada masalah," ujar Ferrial.
