REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana mengkritik lemahnya koordinasi pemerintah terkait kebijakan Pertamina menaikan harga gas elpiji 12 kilogram.

Sutan mempersoalkan sikap para menteri yang dinilaiya meremehkan surat yang dikirim Pertamina. “Salahnya, semua menteri sudah disurati Pertamina berkali-kali tapi tidak direspon. Semua menganggap remeh,” kata Sutan ketika dihubungi Republika, Senin (6/1).Tak heran kalau kemudian masalah tersebut membuat antar menteri terjadi polemik.

Sutan mengatakan Pertamina sudah sering menyurati para menteri terkait rencana menaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Lantaran tidak mendapat respon, Pertamina akhirnya mengambil keputusan sepihak. “Mereka (para menteri) tidak menyangka kenaikannya begini besar. Mereka kecolongan,” ujar Sutan.

Pertamina beralasan penjualan gas elpiji 12 kilogram membuat mereka rugi triliunan rupiah per tahun. DPR sendiri menurut Sutan pernah menyatakan penolakan terkait rencana Pertamina menaikan harga elpiji 12 kilogram.

Menurut Sutan alasan kerugian tidak tepat dijadikan dasar menaikan harga gas elpiji. Pasalnya secara keseluruhan perusahaan Pertamina mengalami keuntungan yang cukup besar setiap tahun. “Kalau cuma rugi di sektor elpiji 12 kilogram kan bisa disubsidi dari sektor usaha lain yang dimiliki Pertamina,” katanya.

Sutan mendesak Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa segera mengakhiri polemik di antara para menteri soal kenaikan harga gas elpiji. Sebab menurutnya persoalan kenaikan harga gas elpiji berada di bawah koordinasi Hatta. “Kembali koordinasi kepada menteri yang mengkoordinir ekonomi Pak Hatta,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika