REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah sementara Thailand telah mengkonfirmasi pemilihan umum akan diselenggarakan seperti yang direncanakan pada 2 Februari. Hal itu disampaikan setelah pertemuan yang membahas usul Komisi Pemilihan Umum guna menundanya, kata wakil perdana menteri pada Rabu (15/1).
Perdana Menteri sementara, Yingluck Shinawatra, telah mengundang partai-partai politik dan kelompok protes anti-pemerintah yang dipimpin oleh Suthep Thaugsuban untuk membahas tanggal, meskipun sebagian besar tampaknya tak hadir dalam pertemuan tersebut.
"Kami percaya pemilu akan membawa situasi kembali ke normal. Kita bisa melihat bahwa dukungan terhadap Suthep menurun. Ketika dia melakukan sesuatu melawan hukum, kebanyakan orang tidak mendukung itu," kata Wakil Perdana Menteri Pongthep Thepkanchana kepada wartawan, seperti dilansir Reuters.
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra Senin mengundang para pemimpin demonstran anti-pemerintah dan partai-partai politik untuk membahas usulan Komisi Pemilihan membahas kembali tanggal pemilihan sela yang diserukan 2 Februari, kata seorang pembantu seniornya Senin.
Para menteri sampai sekarang mengatakan penundaan tidak mungkin di bawah konstitusi, namun Komisi Pemilihan mengatakan pihaknya bisa mendorong kembali dan salah satu anggota telah menyarankan pemilu sela diundurkan 4 Mei mendatang. "Perdana menteri berpikir bahwa masih ada beberapa butir yang tak jelas dalam proposal Komisi Pemilihan. Cara terbaik adalah bertemu dan mendiskusikan usulan itu," kata Suranand Vejjajiva, sekretaris jenderal untuk perdana menteri.
Para demonstran anti-pemerintah bergerak "melumpuhkan" Bangkok, Thailand, pada Senin dalam upaya menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan membentuk pemerintahan baru, karena meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik di negara itu bisa mengarah pada perang saudara.
Para demonstran yang dipimpin oleh mantan politisi oposisi, Suthep Thaugsuban, mulai memblokir persimpangan jalan-jalan besar di Bangkok pada Ahad(12/1) untuk menciptakan kekacauan lalu lintas. Diperkirakan 12 juta orang memblokir setiap jalan utama di kota itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika