REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Hanura meminta kader mereka di seluruh DPRD tidak mempersulit perubahan APBD untuk penanggulangan bencana. Tujuannya, agar pemerintah daerah bisa segera membantu korban bencana. 

"DPP Hanura mendorong agar bisa merubah APBD terkait bencana," kata Ketua DPP Hanura, Saleh Husin di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1).

Saleh mengaku prihatin dengan sikap sejumlah DPRD yang menghambat perubahan APBD untuk membantu korban bencana. Namun ia mengakui Hanura sebagai partai kecil tidak bisa berbuat banyak. "Memang kami memiliki banyak perwakilan di DPRD Indonesia, tapi jumlah kursi kami tidak signifikan. Ini susahnya," ujar Saleh.

Mandeknya upaya pemerintah daerah mengubah APBD untuk bencana bisa diselesaikan lewat mekanisme votting di DPRD. Mekanisme itu dikatakan dapat mengakhiri kebutuan politik anggaran yang berlarut-larut. "Selesaikan dengan sistem mufakat voting," kata Sekretaris Fraksi DPR Partai Hanura tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika