REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand mengecam Partai Demokrat yang diduga mendorong demonstran memicu kerusuhan di Kompleks Masjid Sujud Islam yang berlokasi di Trang awal pekan ini.

Para demonstran meniup peluit, menari, bahkan meminum alkohol di dalam kompleks masjid di wilayah bagian Thailand Selatan itu.

Dilansir dari Bangkok Post, Jumat (24/1), Juru Bicara Pemerintah Thailand, Sunisa Lertpakawat mengatakan pemerintah menduga Abhisit Vejjajiva (pimpinan Partai Demokrat) dan Suthep Thaugsuban (pimpinan pengunjuk rasa) untuk memaksa Islamic Ismiliyah Foundation School untuk berhenti beroperasi pada Selasa (21/1).

Para pengunjuk rasa membuat keributan di sekolah Islam itu, sedangkan Muslim setempat sedang berdoa di dalam masjid.

Beberapa laporan mengatakan bahwa para pengunjuk rasa masuk ke dalam masjid dan meminta jamaah untuk berhenti berdoa dan bergabung dalam unjuk rasa bersama mereka.

Sunisa menilai, perilaku para pengunjuk rasa ini membahayakan upaya pemerintah dalam menciptakan keamanan ibadah Muslim dan kerukunan beragama di wilayah selatan Thailand itu. Oleh sebab itu, pemerintah menuntut Abhisit dan Suthep untuk meminta maaf kepada Umat Islam di seluruh Thailand.

Pimpinan People's Democratic Reform Committee (PDRC) sekaligus mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat yang mendukung demonstran, Sathit Wongnongtoey mengatakan, kerusuhan di komplek masjid di Trang itu akibat kesalahpahaman.

Sathit, Somchai Losathapornpipit, dan tokoh masyarakat setempat telah menjelaskan hal tersebut kepada imam masjid dan perwakilan sekolah. Suthep mengatakan dia secara pribadi juga sudah meminta maaf kepada kepala sekolah.

"Saya ingin minta maaf kepada publik atas nama PDC di Trang atas semua tindakan yang menganggu komunitas Muslim setempat. Kami tak ada niat untuk tidak menghormati Islam dan umat Muslim," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika