REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Menjelang pemilu 2 Februari mendatang, militer Thailand menambah pasukannya di ibu kota. Langkah ini dilakukan setelah pengunjuk rasa anti-pemerintah mengancam akan menggangu proses pemungutan suara untuk menggulingkan Pemerintahan Yingluck Shinawatra.

“Untuk menambah 5 ribu pasukan tentara yang telah tersebar di sekitar Bangkok dan untuk membantu mengawasi keamanan, kami akan meningkatkan jumlah pasukan di sekitar tempat berlangsungnya demonstrasi karena mereka mencoba untuk menghasut kekerasan,” kata juru bicara militer, Winthai Suvaree seperti dilansir Reuters.

Lanjutnya, pihaknya akan mengirimkan sekitar 10 ribu personel tambahan yang bertanggung jawab menjaga keamanan selama pemilu dilaksanakan. “Para tentara akan siaga,” katanya.

Sebelumnya, keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pemilu dini membuat situasi semakin panas di ibu kota. Para demonstran yang turun ke jalanan sejak November itu telah menduduki beberapa gedung pemerintahan. Untuk menjaga ketertiban, pemerintah sendiri telah memberlakukan status keadaan darurat di ibu kota sejak 22 Januari lalu.

Aksi demonstrasi ini juga diwarnai dengan aksi kekerasan, dimana telah menewaskan 10 orang dan melukai sekitar 577 orang sejak 30 November lalu. Bahkan, salah seorang pemimpin protes telah tewas ditembak oleh kelompok lainnya ketika memblokade pemilu awal Minggu lalu.

Pihak oposisi menginginkan diadakannya reformasi politik dengan membentuk dewan rakyat sebelum mengadakan pemilu. Selain itu, mereka juga mengancam akan memblokade pemilu pada Februari mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika