REPUBLIKA.CO.ID,Seorang pejabat senior Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), Rabu (12/2), memperingatkan gerakannya akan dengan keras menentang setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dicapai antara Israel dan Palestina.
Emad Alami, seorang pemimpin senior HAMAS, mengatakan kepada wartawan di Jalur Gaza bahwa gerakannya takkan terikat komitmen dengan setiap kesepakatan perdamaian pada masa depan yang dicapai antara Palestina dan Israel, yang menolak hak sah dasar rakyat Palestina.
"Pilihan Palestina untuk menghadapi kesepakatan semacam itu sangat banyak, terutama dengan meningkatkan perlawanan bersenjata seperti apa yang telah terjadi ketika kesepakatan Oslo ditandatangani pada 1993," Alami mempertanyakan.
Itu untuk pertama kali seorang pejabat HAMAS mengancam untuk menggunakan bentrokan bersenjata terhadap setiap kesepakatan perdamaian Palestina-Israel pada masa depan.
Gerakan Perlawanan Islam tersebut melalui kekuatan telah menguasai Jalur Gaza pada 2007, setelah berpekan-pekan pertempuran sengit dengan pasukan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Tepat setelah Israel dan Palestina menandatangani Kesepakatan Perdamaian Oslo pada 1993, HAMAS melancarkan serangkaian serangan bom bunuh diri terhadap Israel, sehingga menewaskan dan melukai ratusan orang Yahudi.
"Perundingan tak masuk akal saat ini, yang ditaja oleh Amerika Serikat, adalah tantangan utama bagi Palestina sebab itu ditolak oleh sebagian besar faksi Palestina," kata Alami, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis pagi.
Israel dan Palestina melanjutkan pembicaraan mereka setelah penengahan dan pengawasan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang saat ini mengusulkan kesepakatan perdamaian kerangka kerja satu-tahun.
Sementara itu, pejabat HAMAS tersebut menyampaikan kesediaan gerakannya untuk mendukung Abbas jika ia menolak rencana Kerry, dan menyerukan pembentukan koalisi Palestina guna menghadapi perundingan saat ini.
Dalam kesempatan lain Koordinator Khusus PBB bagi Proses Perdamaian Timur Tengah Robert Serry menyampaikan kekhawatiran mengenai situasi yang bertambah buruk di Jalur Gaza, kata seorang juru bicara PBB pada Rabu (12/2).
Robert Serry mengatakan bahwa "selama dua bulan belakangan, kita telah menyaksikan makin banyak roket yang ditembakkan ke Israel, peristiwa perbatasan, dan operasi pembalasan Israel merenggut korban jiwa atau cedera di pihak sipil", kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky kepada wartawan dalam taklimat harian di Markas PBB, New York.
Kerusuhan tersebut telah menghentikan pembangunan lebih dari 20 proyek penting PBB --sekolah dan rumah-- di Jalur Gaza dan memaksa ditutupnya tempat penyeberangan dengan Israel, kata utusan PBB itu sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
Masuknya bahan bangunan telah dihentikan secara dramatis setelah peristiwa tersebut, sehingga menambah parah kondisi ekonomi dan sosial, kata Serry.
Utusan PBB itu mencela kenyataan bahwa penutupan terowongan tidak sah oleh Mesir di bawah perbatasan dengan Jalur Gaza belum diubah menjadi kesempatan baik untuk meningkatkan masuknya banyak bahan seperti itu melalui tempat penyeberangan resmi.
Menurut PBB, Israel pada Desember setuju untuk melanjutkan pengiriman bahan bangunan bagi proyek PBB di Jalur Gaza, tempat badan dunia tersebut mengerjakan paket bernilai 500 juta dolar AS untuk membangun sekolah, rumah sosial dan instalasi air serta kebersihan.
Namun bentrokan dengan Israel sejak itu telah meningkat dan pekerjaan tersebut telah dihentikan sejak November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika