REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Wakil Ketua Fraksi KSBB DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Arnadi meminta kegiatan gotong royong yang diinstruksikan Wali Kota Pangkalpinang kepada seluruh PNS di kota itu tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
"Kegiatan gotong royong yang diinstruksikan wali kota kepada seluruh PNS pada Jumat (14/2) cukup mengganggu masyarakat yang mau mengurus surat-menyurat dan sebagainya," ujarnya di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, semestinya dinas-dinas yang terkait dengan pelayanan kemasyarakatan dan berhubungan langsung dengan masyarakat meninggalkan pegawainya yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tidak semua pegawai yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus terjun ke lapangan melaksanakan instruksi kepala daerah untuk kegiatan gotong royong," ujarnya.
Menurut dia, semua kepala dinas yang pegawainya mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya menginstruksikan beberapa pegawainya agar tetap berada di kantor supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Kepala dinas harus mempunyai kebijakaan membentuk tim untuk menentukan siapa yang akan ditinggal di kantor dan siapa yang ikut melaksanakan kegiatan gotong royong itu," ungkapnya.
Dia menyebutkan, instruksi wali kota kepada semua pegawai untuk melaksanakan gotong royong di Pantai Pasirpadi jangan sampai mengganggu kinerja PNS yang sejatinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan PNS tersebut memang baik, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kegiatan tersebut jangan melibatkan seluruh PNS yang mempunyai tugas melayani masyarakat," ujar Arnadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika