REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) harus lebih banyak dari sekolah menengah atas dan berorientasi pada pasar melalui kerja sama yang erat dengan perusahaan milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di sekitarnya. Demikian kata Presiden Indonesia ketiga, BJ Habibie, Selasa (18/2).

Untuk itu, siswa menengah kejuruan (SMK) mendapat tunjangan khusus dari perusahaan di mana mereka sedang bekerja sesuai UU atau peraturan perundangan yang berlaku.

Mata pelajaran disesuaikan dengan bidang proses nilai tambah produk, misalnya elektronik, mesin, obat, tekstil, perhotelan, pelayanan di restoran, pemberian jasa dan sebagainya dari perusahaan di mana siswa sedang bekerja.

Di sisi lain, ujar Habibie, kualitas guru harus terus ditingkatkan dengan cara mengikuti perkembangan mata pelajaran, terutama yang terkait dengan pemintaan pasar. Ini demi proses peningkatan nilai tambah pribadi dan siap pakai melalui proses pendidikan dan proses pembudayaan di sekolah.

"Gaji guru harus wajar, yaitu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup standar, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada pemberian kualitas nilai tambah pribadi murid mereka," tambahnya.

Demikian pula, prasarana mata pelajaran di sekolah harus memenuhi standar minimum yang disusun bersama oleh organisasi guru profesional (OGP) yang dibagi lagi dalam disiplin mata pelajaran, misalnya OGP bidang ilmu pasti dan alam, bidang kimia, bidang sejarah, bidang budaya, bidang agama dan sebagainya.

OGP harus berperan aktif memperjuangkan nasib, masa depan dan pensiun para Guru. Organisasi ini harus pula dijadikan 'narasumber' bagi Pemerintah, DPR, DPD, DPRD dan masyarakat dalam penyusunan anggaran, investasi fasilitas pendidikan, teknologi informasi, internet dan prasarana sekolah yang lain, katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika