REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Ujian bagi Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra kini bertambah lagi. Setelah diserang oleh pihak oposisi anti-pemerintah, kini Yingluck harus menghadapi tuntutan atas skema subsidi beras yang menjadi program pemerintahannya.

Dilansir dari BangkokPost, NACC atau National Anti-Corruption Commission (KPK-nya Thailand), menuntut Yingluck dengan tuduhan kelalaian tugas. NACC mengatakan bahwa Yingluck mengetahui tentang dugaan kasuskorupsi dalam programnya.

Pihaknya pun telah meminta perdana menteri itu untukmenjawab tuduhan yang diberikan pada 27 Februari itu. Akibat dari kisruhpembayaran hasil panen para petani ini pun berimbas pada nasabah GovernmentSavings Bank (GSB) yang melakukan penarikan uang besar-besaran. 

Government Savings Bank (GSB) di Bangkok mengatakan pihaknya sudah lama tidak melihat banyak nasabahnya yang menarik uangnya dari bank. Dana tabungan sekitar 30milyar baht telah ditarik dari bank GSB oleh nasabahnya. Hal ini dipicu oleh anggapan para nasabah bahwa bank tersebut akan membayar para petani yang belummendapatkan uang pembayaran dari pemerintah.

Penarikan danakebanyakan dilakukan di Bangkok dan di provinsi sekitarnya hingga mencapai 40milyar baht kemarin. Sementara itu, para politisi dari Partai Pheu Thai Key,termasuk mantan perdana menteri Somchai Wongsawat dan mantan wakil perdanamenteri Plodprasop Suraswadi, membuka rekening di bank GSB untuk membantu sirkulasipendanaan bank tersebut.

Sedangkan, PanthongtaeShinawatra, anak Thaksin Shinawatra, juga membuka rekening. Ia menyetorkan uangsebesar 11,3 juta baht di bank tersebut, sehingga sekitar 12 milyar baht telahtersimpan di GSB kemarin. Dana tersebut juga disetor oleh Janya Sawangchit,seorang pengusaha yang menyetor 200 juta baht. 

Dalam pidatonya, Yingluck berkilah bahwa program skema subsidi berasnya telah dipolitisasi. Selain itu,Yingluck pun menyatakan bahwa skema tersebut telah memperbaiki kehidupan petanidan meningkatkan ekonomi nasional. 

Ia mengklaim skema itu telah berhasildilaksanakan selama lebih dari dua tahun."Saya sedih dan harus minta maaf kepada para petani karena kelompok oposisi memblokadepemerintah untuk menjalankan skema itu dengan efektif," kata Yingluck.