REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Dewan Keamanan PBB bersatu untuk pertama kalinya pada resolusi terkait krisis kemanusiaan Suriah, Sabtu (22/2). Mereka menuntut pemerintah Presiden Bashar Al-Assad dan oposisi, menyediakan akses langsung untuk memberikan bantuan pada jutaan orang yang membutuhkan.
Setelah dua pekan negosiasi dan perombakan draft resolusi, DK PBB memutuskan untuk mengirim pesan kuat. Terutama pada pemerintah Assad untuk mengirimkan bantuan pada warga sipil. Termasuk di antaranya makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain.
Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant mengatakan, bagaimana pun perbedaan politik masing-masing anggota DK terhadap Suriah, namun ada satu kesamaan terkait bantuan ke warga sipil.
"Hari ini dewan akhirnya menunjukkan sikap bahwa perbedaan politik, tak berarti sepenuhnya acuh tak acuh pada krisis kemanusiaan yang menghancurkan," kata Grant.
Rusia bersikeras mengeluarkan ancaman sanksi dalam draft resolusi. Sebaliknya, Rusia meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon melaporkan ke dewan setiap 30 hari selama masa pelaksanaan. Mereka juga meminta dewan mengungkapkan niat untuk mengambil langkah lebih lanjut jika resolusi tak terpenuhi.
Kepala Kemanusiaan PBB Valerie Amos mengatakan, akan memfasilitasi pengiriman bantuan ke warga yang membutuhkan di Suriah. Duta Besar AS Samantha Power mengatakan, resolusi yang lama tertunda merupakan langkah meringankan krisis kemanusiaan di negara tersebut.
"Dunia sekarang perlu bersatu, atas nama pelaksanaan sehingga tak ada janji yang terabaikan, tak ada penundaan, tak ada lagi serangan kejam pada warga sipil," ujar Power.
Sementara Duta Besar Prancis Gerard Araud mengatakan, pelaksanaan resolusi DK PBB tergantung pada kemauan dua pihak bertikai di Suriah. Jika tuntutan resolusi tak terpenuhi, Prancis akan mengusulkan tindakan lebih lanjut.
Draft resolusi menyatakan, semua pihak terutama pemerintah Suriah segera memungkinkan akses cepat, aman dan tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan. Resolusi juga menyerukan kedua belah pihak untuk segera menghentikan pengepungan di daerah berpenduduk.
Resolusi menuntut semua pihak, berhenti merampas makanan dan obatan-obatan dari warga sipil yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Draft juga menuntut penghentian serangan terhadap warga sipil, termasuk penembakan tanpa pandang bulu dan serangan udara dengan bom barel di daerah penduduk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika