REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik manapun.
"Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris, struktural dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Ini khittah organisasi sejak Muktamar tahun 1971 di Makassar," kata tokoh yang biasa dipanggil Din Syamsuddin ini dalam acara bertajuk "Pemilihan Umum 2014: Bagaimana Menyikapinya?" di Jakarta, Jumat (7/3) malam.
Dengan demikian, menurut dia, tidak boleh ada parpol yang mengklaim sebagai partai Muhammadiyah.
Meski pihaknya tidak melarang kadernya untuk masuk ke dalam parpol, tetapi ia berpesan agar para kader Muhammadiyah tersebut jangan membawa kepentingan partai ke dalam organisasi.
"Jangan membawa kepentingan partai ke dalam Muhammadiyah, tapi bawalah nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam parpol," kata dia.
Diakuinya, kader-kader Muhammadiyah di berbagai parpol saat ini malah membawa kepentingan partainya ke dalam Muhammadiyah sehingga menimbulkan konflik internal.
Menjelang Pemilu 2014, pihaknya mengingatkan hubungan antarkader Muhammadiyah yang menjadi caleg agar tetap baik. Selain itu juga harus menghindarkan diri dari perpecahan dan tetap mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan parpol.
"Di beberapa dapil, ada beberapa kader Muhammadiyah berhadapan secara head to head, tak terelakkan ukhuwah akan terganggu, terutama oleh tim sukses karena mereka akan menjelekkan kader Muhammadiyah lain yang jadi rivalnya. Ini kerugian yang tidak bisa kita bayar jika Muhammadiyah terjebak dalam situasi seperti ini," kata dia.
Din menambahkan bahwa Muhammadiyah memandang Pemilu sebagai proses politik yang bermakna strategis dan menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu merupakan momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang baik dan upaya mengakhiri wajah perpolitikan yang selama ini, menurut dia, semakin jauh dari cita-cita reformasi.
"Demokrasi yang serba bebas tanpa tanggung jawab moral hanya menghasilkan kehidupan politik nasional yang sarat transaksional, korupsi dan politik dinasti," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong Pemilu 2014 agar bisa berlangsung demokratis, konstitusiona dan lebih bermutu dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika