REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Libya pada Rabu (19/3), meminta bantuan PBB dan Masyarakat internasional untuk membantu mereka memerangi terorisme. Permintaan diungkapkan ditengah upaya Libya berjuang menghentikan ekspor minyak ilegal, yang dikhawatirkan akan melebarkan kekacauan dan ketidakstabilan di negara itu.
Seruan tersebut muncul setelah gelombang pemboman dan pembunuhan di kota timur Benghazi. Selain itu bentrokan juga terjadi antara pasukan pro-pemerintah dan milisi pemberontak yang menguasai pelabuhan minyak utama di Sidra, Libya.
"Kelompok teroris telah menyatakan perang terhadap Benghazi, Sirte dan kota-kota lainnya," kata pemerintah.
Pemerintah menambahkan sebuah bom mobil juga menargetkan akademi militer. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya delapan orang di Benghazi pada hari Senin (17/3).
Kekerasan telah menjadi bagian dari gejolak di negara Afrika Utara itu. Pemerintah tak mampu mengendalikan milisi, yang sebelumnya membantu menggulingkan Muammar Qaddafi. Kini milisi bersenjata, terus menggunakan senjata mereka untuk meminta kekayaan dan kekuasaan lebih di sektor minyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika