REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA-- Setelah meluasnya kecaman terhadap pemblokiran situs jejaring sosial Twitter, pemerintah Turki menggelar pembicaraan dengan pihak Twitter. Rencananya larangan akan dicabut, asalkan Twitter mau menunjuk seorang perwakilan di Turki dan sepakat memblokir konten tertentu yang diminta pengadilan Turki.
Menteri Perindustrian Turki Fikri Isik mengatakan, pembicaraan dengan Twitter sedang berlangsung. Mereka berencana mencabut larangan, jika perusahaan berbasis di San Francisco ini menunjuk seorang perwakilan di Turki. Pemerintah juga meminta Twitter sepakat untuk memblokir konten tertentu, yang diminta pengadilan Turki.
"Kami berjuang bersama pengguna kami di Turki yang menganggap Twitter sebagai platform komunikasi vital. Kami berharap untuk kembali memiliki akses penuh," kata perusahaan itu dalam sebuah kicauannya.
Salah seorang juru bicara perusahaan, yang masih menolak mengatakan apakah akan menunjuk perwakilan di Turki, menyatakan tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah.
Larangan penggunaan Twitter di Turki muncul pada Kamis (20/3) malam lalu. Keputusan membawa reaksi kemarahan dari dalam dan luar negeri keesokan harinya. Para pengguna layanan mengecam langkah pemblokiran, sebagai kudeta digital. Beberapa membandingkan Turki dengan Iran dan Korea Utara. Di mana platform media sosial dikontrol dengan ketat oleh pemerintah.
Otoritas pengawas teknologi Turki mengatakan, Twitter telah diblokir pengadilan setelah adanya keluhan yang dibuat warga. Pengadilan juga mengatakan, layanan media sosial itu telah mengabaikan permintaan sebelumnya untuk menghapus konten tertentu.
"Karena tidak ada pilihan lain, akses ke Twitter diblokir sejalan dengan keputusan pengadilan untuk menghindari kemungkinan adanya warga yang jadi korban di masa depan," katanya.
Komisaris Pemekaran Uni Eropa Stefan Fuele mengatakan, langkah pemblokiran Twitter memicu keprihatinan serius. Keputusan tersebut juga mempertanyakan komitmen Turki terhadap nilai-nilai dan standar Eropa. Padahal selama ini Turki tengah berupaya bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.
Menanggapi pemblokiran, Twitter menerbitkan pengumuman pada penggunanya di Turki. Dalam kicauannya Twitter memberi alternatif, untuk mengakses Twitter melalui pesan singkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika