REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Istilah "Penanggulangan Terorisme" dikritisi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Ali Musthofa Ya'qub, karena telah mendiskreditkan ummat Islam.
Khususnya, ketika pemerintah berencana mengembangkan program pendidikan anti terorisme di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia.
Soal ini diungkapkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Ali Musthofa Ya'qub, saat menjadi narasumber di sesi terakhir "Workshop Nasional Moderasi Islam: Peningkatan Kemitraan Imam Masjid Seluruh Indonesia Bekerjasama dengan BNPT".
Sesi terakhir acara ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat malam (28/3) dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM).
"Saya kurang sepakat dengan istilah 'penanggulangan terorisme' di Indonesia. Pasalnya, istilah itu pernah mengalami kegagalan saat diimplementasikan dalam di pondok-pondok pesantren," tutur Ali Musthofa Ya'qub.
Saat itu, ujar Ali Musthofa Ya'qub, terjadi penolakan keras dari pesantren-pesantren yang akan dijadikan tempat implementasi kurikulum program pendidikan antiterorisme.
Mengapa ditolak? Karena program itu dianggap tendensius, menyeramkan, papar Ali Musthofa Ya'qub, dan cenderung menuduh pondok-pondok pesantren sebagai pelaku dan sarang terorisme. Padahal, dana sudah disediakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI senilai Rp 3 miliar.
Jadi, sebaiknya kita menggunakan istilah yang lebih netral dan tidak tendensius, jelas Ali Musthofa Ya'qub, serta tidak menimbulkan pendapat negatif publik perihal pondok pesantren sebagai pelaku dan sarang terorisme.
"Saya sendiri lebih setuju dengan istilah yang digunakan pemerintah Malaysia, yakni 'Al-Wasathiyyah Al-Islamiyyah' atau Islam yang moderat, pertengahan dan 'rahmatan lil a'lamin'," terang Ali Musthofa Ya'qub.
Program ini sebenarnya sama saja dengan pendidikan antiterorisme, ungkap Muthofa Ali Ya'qub, namun dengan istilah yang lebih lembut, netral dan tidak tendensius serta tidak menjustifikasi ummat Islam sebagai teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika