REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX pada 2016 nanti, bisa mendatangkan untung. Bahkan, Pemprov Jabar berharap keuntungannya sama seperti olimpiade dunia.
"Ingin seperti Olimpiade di London, yang untung besar. Event itu harus menguntungkan, semua harus terlibat dalam acara ini," ujar Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar, Yudha Munajat Saputra, usai Launching 888 hari jelang PON XIX, di Gedung Sate Bandung, akhir pekan lalu.
Yudha mengatakan, untung dapat diraup dari sponsor dan 'branding' yang menggunakan maskot dan logo PON. Maskot binatang Surili serta logo Kujang, nantinya akan dijual ke produk komersil, untuk memasarkan lebih jauh event PON.
"Tapi belum buat payung hukum hak dan kewajiban antara pencipta dan pengguna. Mungkin April ini bisa punya payung hukum," kata Yudha.
Menurut Yudha, tim Panitia Besar PON XIX juga sudah mengekspos di berbagai media, sehingga sosialisasi PON sudah dirasakan gaungnya. Hanya yang belum, mungkin keberadaan sponsor. Walaupun sponsor sudah banyak yang masuk mengajukan kerjasama, tapi harus ada mekanisme yang ditempuh. Yakni, harus ada MoU dulu antara PB PON dengan KONI.
''Hajat PON juga kan hajatnya pemerintah pusat," katanya.
Yudha menjelaskan, kerja sama sponsor harus disepakati oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) pusat. Pihaknya, tidak ingin ada pencampuran dana sponsor dan APBD. Ke depan, akan ditentukan segmentasinya. "Mungkin APBD untuk infrastruktur, penyelenggaraan dan pembukaan kan butuh dana cukup besar mungkin dari sponsor," katanya.
Hingga saat ini, kata dia, untuk persiapan PON, dana sekitar Rp 1 triliun dicurahkan dari APBD. Rencananya, tahun ini akan ada suntikan APBN Rp 10 miliar, yang sudah diajukan untuk menanam rumput sintetik di lapang atletik Arcamanik, Bandung.
"Saya juga dampingi Gubernur Ke Menpora beberapa hari lalu minta Rp 600 miliar dari APBN," kata Yudha.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar ingin PB PON segera merekrut marketing communication (marcom) dari pihak swasta. Seharusnya, berlangsung 2 tahun sebelum event. Yakni, kalau pelaksanaan PON September 2016, maka September 2014 Marcom sudah harus sudah bekerja.
''Marcom yang saya cari minimal punya reputasi mengatasi event nasional,'' katanya.
Selain proses 'branding' produk komersil, menurut Deddy, desain kaos PON secara resmi harus dibahas. Mekanisme iklan kerjasama di bus, ruang publik, baliho juga akan dibahas kemudian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika