REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lembaga Wali Nanggroe di Provinsi Aceh dinilai belum bekerja maksimal dalam menjembatani dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di provinsi itu.
"Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan harus netral dan jangan memihak kepada salah satu kelompok atau partai politik," kata Mantan Menteri pendidikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dr Husaini Hasan di Banda Aceh, Minggu.
Dijelaskannya, Wali Nanggroe yang ditebalkan sebagai pemersatu masyarakat Aceh seharusnya mampu menjembati terhadap berbagai persolan yang terjadi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Menurut dia, jika Wali Nanggroe memihak kepada salah satu partai politik atau ada anak kandung dan anak tiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, maka lembaga tersebut tidak akan berjalan efektif.
"Seharusnya, Wali Nanggroe harus mampu merangkul semua pihak termasuk PA dan PNA dan menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi," katanya.
Husaini yang kini menetap diluar negeri tersebut mengaku sangat sedih akan berbgai insiden tindak kekerasan yang terjadi menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif, 9 April 2014.
Ia mengatakan berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu harus diusut dengan tuntas oleh aparat kepolisian sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.
Terkait berbagai kasus yang terjadi menjelang pemilihan umum tersebut pihaknya menyarakan kepada semu pihak baik itu partai local dan partai nasional dapat duduk bersama dalam mengatasi berbagai persoalan.
Pihaknya meyakini dengan duduk bersama dan merangkul semua pihak akan menjadi salah satu solusi untuk terus menjaga dan merawat perdamaian yang tela terbina di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika