REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat menuturkan setiap minggu mengerahkan 400 hingga 500 petugas gabungan melakukan penataan di sekitar Lapangan Gasibu dan pedagang agar berjualan di wilayah Monumen Perjuangan Kota Bandung untuk sementara.
"Hingga kini, penataan kawasan Gasibu terus berjalan nggak akan pernah berhenti hingga masyarakat merasakan betul Gasibu bisa dirasakan nyaman oleh semua pihak. Kita tata orang-orang yang berkegiatan di Gasibu untuk lebih tertib dan nyaman," kata Kepala Satpol PP Jawa Barat Udjawalaparna Sigit, di Bandung, Kamis (10/4).
Pihaknya menegaskan tidak akan segan-segan menindak bawahannya yang terbukti melakukan pungli kepada pedagang di kawasan Lapangan Gasibu. Selain itu, Sigit juga meminta agar masyarakat segera melaporkan oknum petugas Satpol PP yang melakukan pungli di Lapangan Gasibu.
"Pokoknya pungli harus diberantas, kalau ada segera laporkan. Siapa yang melakukan itu, tidak peduli apakah itu aparat atau apa. Sebab kami sudah komitmen untuk memberantas," kata Sigit.
Jika ada salah satu bawahannya yang justru menjadi pelaku pungli, kata Sigit, maka pihaknya bisa lebih leluasa melakukan tindakan seperti dengan memindahkan atau memutasi petugas tersebut.
"Pokoknya akan kami sikat, libas saja, nggak bener itu. Karena peringatan sudah berkali-kali. Kalau misalkan itu aparat saya, malah lebih senang, lebih leluasa. Langsung saja dipindahkan, tindak tegas," ujarnya.
Menurut dia, sampai saat ini masih belum optimal sehingga pihaknya bersama tim gabungan dari TNI dan Satpol PP Kota Bandung terus berupaya untuk melakukan penataan. "Kami masih berupaya terus sampai kawasan Gasibu nyaman dinikmati, dikunjungi semua warga Jawa Barat. Kita tata supaya enak dilihat. Sedang ditata termasuk dimana harus dagang yang betul dan tidak menganggu kenyamanan orang lain," ujarnya.
Ia menuturkan, dalam proses penertiban ini tentu diperlukan anggaran, namun pihaknya tidak mempermasalahkan anggaran, termasuk jika anggaran yang tersedia kurang memadai. "Terkait anggaran tidak memadai tidak jadi masalah yang penting gubernur dan pemkot tetap berupaya untuk menata dan semua pihak memiliki komitmen untuk membantu," ujarnya.
