REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sejumlah pejabat pemerintahan Mesir tengah berdebat mengenai nasib bekas Gedung Partai Demokrat Nasional (NDP), di Tahrir Square. Bangunan yang di rusak akibat revolusi 2011 lalu, rencananya akan dihancurkan namun sejumlah pihak menentang keputusan tersebut.
Kepala bagian museum di Kementerian yang mengurusi barang antik Ahmed Sharaf mengatakan pada Ahram online, awalnya gedung NDP merupakan bagian dari Museum Mesir saat dibuka tahun 1902. Namun, setelah revolusi tahun 1952, gedung tersebut dikuasai elemen rezim Partai NDP yang berkuasa.
Pekan lalu, Kabinet Mesir memutuskan untuk menghancurkan bangunan yang telah rusak tersebut. Namun, Kementerian Kebudayaan Mesir menolak keputusan itu. Mereka pun mengirimkan surat keberatan resminya pada kabinet, dengan alasan bangunan tak harus dihancurkan.
Penolakan juga diajukan Organisasi Nasional untuk Urban Harmony (NOUH). Ketua NOUH Mohamed Abu Saeeda mengatakan, menurut UU 144 bangunan NDP adalah bangunan bersejarah dan dilarang untuk dibongkar.
"NOUH telah menulis laporan rinci yang menjelaskan alasan di balik keberatannya, serta rencana untuk mengembalikan bangunan," ungkapnya pada Ahram online.
Abu Saeeda juga menjelaskan pada 2009 bangunan NDP telah didaftarkan pada Bangunan dengan Nilai Kehormatan. Sebab bangunan berperan penting dalam era sejarah Mesir. Selain itu, bangunan juga memiliki nilai arsitektur tinggi.
Dirancang oleh arsitek Mesir Mohamed Riad, yang juga membangun bangunan di dekat Liga Arab. Sementara itu Menteri Barang Antik Mohamed Ibrahim, telah menugaskan sebuah komite untuk menghapus gedung NDP dari daftar NOUH.
Menurut rencana, beberapa bagian NDP akan dipertahankan untuk mengenang revolusi 2011. Namun, ruang lain akan diubah menjadi kebun raya Mesir kuno, seperti yang ada di Kuil Karnak di Luxor atau museum udara terbuka untuk karya seni Mesir kuno.
Ibrahim mengatakan untuk saat ini bangunan tak memiliki manfaat arsitektur. Setelah dibajar selama revolusi, bangunan justru beresiko untuk museum di dekatnya. "Ini seperti bom yang bisa meledak kapan saja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika