REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/4). Pemanggilan Lino terkait dengan penyelidikan pengaadaan Quay Container Crane (QCC) tahun anggaran 2010 di tiga pelabuhan.

Sekitar sebelas jam, Lino berada di gedung KPK. Ia mengaku dimintai keterangan terkait pengadaan crane di Pelabuhan Palembang, ‎Panjang, dan Pontianak. Menurut dia, penyelidikan ini karena adanya laporan masyarakat yang masuk ke KPK. "Jadi di sini dimintai keterangan supaya semua jelas. Saya jelasin saja," kata dia, sebelum meninggalkan gedung KPK.

Lino mengatakan, menjawab sekitar sebelas pertanyaan. Menurut dia, tidak ada permasalahan dalam pengadaan crane yang bernilai sekitar Rp 100 miliar itu. Ia mengatakan, pengadaan barang itu sudah sesuai dengan ketentuan. "Ya, iya (sesuai)," ujar dia.

Menurut Lino, Pelindo II sudah mengusahakan QCC sejak 2007. Namun, ia mengatakan, barang itu tidak pernah ada karena proses lelang yang selalu gagal. Ia tidak mengetahui alasan kegagalan proses lelang itu. Karena gagal, ia mengatakan, belum ada uang yang keluar. "Makanya karena sudah terlalu lama, kita prosedur tahun 2010 dengan cara yang tidak biasa," kata dia.

Cara tidak biasa ini, menurut Lino, dengan mekanisme penunjukkan langsung pihak perusahaan. Menurut dia, mekanisme tersebut ada dalam aturan setelah proses lelang mengalami kegagalan. Sejak 2007,  menurut dia, setidaknya sudah 6-7 kali gagal lelang. "Aturan kita ada. Jadi, kalau lelang gagal itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung masih gagal juga, penunjukan langsung," ujar dia.

Lino merasa keputusannya itu tepat. Ia mengatakan, crane itu harganya lebih murah. Menurut dia, dengan adanya crane itu akhirnya menunjang pekerjaan di pelabuhan. Karena itu, ia meyakini tidak ada penyimpangan dalam pengadaan crane pada 2010 itu. "Iya dan saya terima konsekuensinya itu kalau mau disalahkan. Menurut saya enggak salah untuk menguntungkan negara, menguntungkan semua orang, dan harganya pun murah," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika