REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai partai politik tidak adil jika melakukan komunikasi politik secara tertutup. Sebab rakyat sudah memberikan suaranya dalam pileg.
"Masyarakat sudah memberikan kepercayaan berupa suaranya kepada partai politik. Tetapi partai politik melakukan komunikasi tertutup, itu tidak adil," kata Emrus di Jakarta, Sabtu (19/4).
Menurut Emrus, praktik komunikasi politik yang tertutup tidak ubahnya melakukan transaksi suara publik ke dalam ranah politik.
"Jangan begitu suara masyarakat diperoleh, mereka (partai politik) kumpul-kumpul lalu suaranya ditransaksikan," ujar dia.
Emrus mencontohkan komunikasi politik tertutup itu misalnya pertemuan tertutup tokoh dan politisi Islam di Cikini, Kamis lalu. Pertemuan semacam itu seolah-olah menutup diri dari masyarakat dan bergerak melakukan transaksi politik di belakang layar.
"Setidaknya biarkan wartawan meliput secara langsung, siapa mengatakan apa," kata dia.