REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hidup mewah pejabat kerap menjadi sorotan masyarakat. Dunia internasional pun belum lama ini ramai mengungkap pejabat yang menggunakan jam mahal.
Kalangan DPRD Jawa Barat, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau pejabat negara agar tidak mempertontonkan kekayaan. Seperti diketahui, belum lama ini KPK mengimbau pejabat negara untuk bersikap sederhana dan tidak pamer kekayaan.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Jabar, Aep Sulaeman, imbauan tersebut sangat tepat di tengah kondisi negara saat ini. Pejabat negara, seharusnya bersikap sederhana mengingat masih banyaknya keprihatinan yang dirasakan masyarakat.
"Masyarakat masih banyak yang serba kekurangan, jadi sudah seharusnya pejabat hidup sederhana, ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan," ujar Aep kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (24/4).
Aep mengatakan, kualitas pejabat tidak dilihat berdasarkan barang yang dikenakan. Tapi, tentunya karena kualitas kepemimpinannya. Termasuk, sejauh mana ikut merasakan apa yang masyarakat alami.
Aep meyakini, pola hidup sederhana yang diterapkan pejabat negara akan menjauhkan dari tindak korupsi. Sebab, dengan memiliki pola hidup sederhana, mampu menekan keinginan akan barang-barang mewah dan dalam jumlah yang banyak.
Aep pun menilai, tindak korupsi yang dilakukan banyak pejabat didasari oleh pola hidup yang tidak sederhana. Sehingga, keinginan akan barang mewah dan berlimpah menjadi tinggi, tanpa melihat kemampuan keuangan yang sesungguhnya.
Selain pola hidup sederhana, kata dia, orientasi terhadap barang lokal pun harus dibenahi. Menurut Aep, sudah seharusnya masyarakat dan pejabat Indonesia lebih bangga jika mengenakan produk dalam negeri.
Selain akan menguntungkan pelaku industri Tanah Air, kata dia, penggunaan barang lokal pun sejalan dengan pola hidup sederhana yang diimbau KPK. "Karena kalau menggunakan barang impor kan sudah pasti mahal harganya,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika