REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 20 Juli mendatang. Guna mengatasi krisis yang telah berlangsung selama enam bulan di negeri Gajah Putih tersebut.

Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Puchong Nutrawong mengatakan tanggal pemungutan suara itu diputuskan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

"Kami sepakat bahwa tanggal paling tepat untuk pemilu adalah 20 Juli dan KPU akan menyusun rancangan keputusan untuk diajukan oleh perdana menteri kepada raja untuk mendapat pengesahan," katanya, Rabu (30/4).

Negara kerajaan tersebut sejak Desember berjalan tanpa pemerintahan yang berfungsi penuh maupun parlemen. Pemilu yang digelar pada Februari dibatalkan setelah pengunjuk rasa oposisi mengganggu jalannya pemungutan suara.

Belum jelas apakah oposisi utama Partai Demokrat akan turut serta dalam pemilu nanti. Pengunjuk rasa oposisi menginginkan Yingluck turun dan memberikan jalan bagi "dewan rakyat" untuk memantau jalannya reformasi sebelum pemilu digelar.

Sementara Yingluck mendorong segera dilakukannya pemilu untuk menguatkan posisinya, saat ia menghadapi serangkaian tuduhan hukum yang bisa menggulingkannya. Ia dituduh mengabaikan tugas terkait skema subsidi beras yang mengakibatkan kerugian negara serta pencopotan seorang pejabat sipil senior yang tidak sesuai hukum.

Negara tersebut dilanda kekerasan politik selama beberapa bulan yang mengakibatkan 25 orang tewas dan ratusan lainnya cidera, termasuk pengunjuk rasa anti-pemerintah, dalam serangan granat dan penembakan.

Thailand semakin terpecah belah sejak kudeta pada 2006 yang berhasil menggulingkan saudara lelaki Yingluck, Thaksin Shinawatra sebagai perdana menteri.

Thaksin masih mempunyai pengaruh kuat dari pelariannya di Dubai, dimana ia tinggal untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika