REPUBLIKA.CO.ID,BIMA--Proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Dusun Kanar, Desa/Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin, didemo warga sekitar yang meminta agar pengerjaannya dihentikan.
"Aksi demo dilakukan, karena masyarakat menemui beberapa kejanggalan. Proyek diduga menggunakan BBM jenis solar bersubsidi," kata A Rahim, koordinator aksi.
Dia melanjutkan, berdasarkan temuan warga di lapangan, terdapat penggunaan BBM di luar ketentuan. Modusnya adalah memakai rekomendasi sebanyak 1.000 liter, akan tetapi untuk penggunaan 10.000 liter BBM.
Ironisnya, ujar Rahim, masyarakat yang hanya membeli 5 liter di SPBU malah tidak dilayani. Adanya rekomendasi yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, juga ditenggarai sebagai penyebab terjadinya kelangkaan BBM jenis solar pada hampir semua SPBU se-Kabupaten Sumbawa.
"Kami menduga adanya pembiaraan oleh Pertamina, karena masalah ini terus terjadi," ujar Rahim.
Rahim meneruskan, di samping penggunaan solar subsidi, masyarakat juga menemukan tidak adanya papan nama identitas proyek, perusahaan tidak berlokasi di Sumbawa dan tidak pernah adanya sosialiasi ke masyarakat sekitar terkait pengerjaan proyek PLTU.
Sehubungan dengan itu, saat menggelar unjuk rasa masyarakat meminta kepada pemkab dan penegak hukum untuk menghentikan aktivitas PLTU, sebelum adanya kejelasan perusahaan yang bertanggung jawab.
Di samping itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum agar segera menindak apabila ada keterlibatan oknum pemerintahan serta pengusaha yang mendistribusikan BBM bersubsidi, serta menindak tegas oknum kades yang ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek PLTU.
Terkait adanya dugaan penggunaan BBM bersubsidi, masyarakat akhirnya mendatangi Depo Pertamina Badas. Warga pun diterima Kepala Depo Pertamina Badas Muhammad Ali Basah, dalam sebuah pertemuan yang dimediasi Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman.
Di hadapan sejumlah warga, Muhammad Ali Basah menyatakan bahwa apabila semakin banyak rekomendasi dikeluarkan pemerintah, maka semakin besar potensi kelangkaan BBM terutama jenis solar.
Lelaki yang akrab dipanggil Ali ini mengkonfirmasi, hingga kini pihaknya belum pernah memegang tembusan rekomendasi penimbunan BBM dari pemerintah."Sayangnya, tugas kami di Pertamina hanya mensuplai dan tidak bisa mengintervensi ke lapangan," ujarnya.
Menurut Ali, sejak Januari hingga Maret tidak pernah terjadi kelangkaan BBM, karena tidak ada pembelian yang berlebihan. Ia pun mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM sewajarnya untuk menjaga suplai secara terus-menerus.
Ali mengatakan, mestinya harus ada evaluasi oleh pemerintah yang mempunyai otoritas yang diberikan oleh Undang Undang, untuk mengeluarkan rekomendasi BBM.
Sementara itu, Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman yang memediasi pertemuan menyarankan agar Pertamina menyurati Pemkab Sumbawa. Kapolres Sumbawa juga menegaskan jika ada oknum anggota polisi yang tertangkap maka akan ditindak.
"Anggota maupun non-anggota, kami tetap memproses secara hukum. Mari sama-sama kita awasi," ucap Karsiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika