REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pimpinan dari Kementerian Agama (Kemenag) menggelar konfrensi pers di kantor Kemenag, Jumat (23/5). Konfrensi pers tersebut dalam rangka menyikapi status penetapan tersangka Suryadharma Ali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, tidak mengerti bagian mana yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Untuk itu, kata SDA, tidak punya pikiran untuk memundurkan diri sebagai Menteri Agama.
"Saya memikirkan langkah haji kedepannya," ujar SDA, Jumat (23/5) pada jumpa persnya di kantor kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan, akan menyiapkan pembelaan atas statusnya untuk bisa memberikan penjelasan agar kasus yang menimpanya menjadi jelas. Ia menilai, status tersangka yang diberikan oleh KPK merupakan salah paham.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag, M. Jassin menuturkan, pelaksanaan haji tahun 2014 tidak akan terganggu. Para pemimpin Kemenag, lanjut Jassin, berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas kementerian.
"Percayalah kepada Kemenag untuk perubahan pelayanan publik," kata Jassin.
Sebagai pengontrol di Kemenag, kata Jassin, telah melakukan langkah-langkah secara bertahap untuk diperbaiki. Perbaikan tersebut, lanjut Jassin, bisa dilihat saat pelaksanaan haji. Misalnya, penginapan yang saat ini setara dengan hotel bintang tiga.
Jassin menambahkan, pengawasan haji dilakukan secara terstruktur yang dilakukan oleh tim. Tim pengawas pelaksanaan haji, kata Jassin, dilakukan sejak pemberangkatan hingga kembalu ke tanah air. Disampaikan Jassin, hasil dari pengawasan secara tertulis disampaikan kepada Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh (PHU).
Selain itu, kata Jassin,pengawas juga memberikan rekomendasi. Jassin juga menjelaska peran swasta dalam penyelenggaraan haji. Jassin, menuturkan, swasta menangani jamaah haji khusus. Mereka, kata Jassin, harus mempunyai izin.
Dijelaskan Dirjen haji dan umroh, Anggito Abimanyu, pelayanan terhadap jamaah haji, khususnya di Arab Saudi meliputi perumahan, transportasi, dan katering. Untuk sewa perumahan, kata Anggito, dengan menggunakan dua sistem yaitu, sewa pelayanan dengan harga tetap. Kemudian, sewa berbentuk satu musim dengan sistem pembayarannya tergantung negoisasi.
Anggito menambahkan, perumahan yang akan dijadikan tempat penginapan calon jamaah haji Kemenag memperhatikan beberapa syarat antara lain, dengan melihat aspek lingkungan yang nyaman. Selain itu, harga juga menjadi pertimbangan bagi Kemenag untuk menyewa perumahan.
Selanjutnya, kata Anggito, Situasi dan kapasitas perumahan juga hal menjadi pertimbangan Kemenag. Dalam pencarian perumahan, kata Anggito, dilakukan oleh tim. Tim yang dibentuk untuk mencari perumahan, lanjut Anggito dibagi pada dua tim yaitu, tim seleksi dan tim harga.
"Kontrak dilakukan oleh tim yang disupervisi oleh penasehat hukum," kata Anggito saat jumpa pers.
Saat ditanya apakah dirinya siap apabila dipanggil oleh KPK, Ia menjawab, sebagai pejabat negara selalu siap. Bahkan, kata Anggito, pejabat di Kemenag membantu penggeledaha oleh tim penyidik KPK sejak tadi malam.
Kepada wartawan setelah jumpa pers mengatakan, Kemenag belum bisa memastikan bantuan hukum kepada SDA. Karena sesuai pernyataan SDA, kata Jassin, belum ada kepastian bantuan hukum. "Bantuan hukum secara pribadi pasti ada donk," kata Jassin.
Jassin mengatakan, temuan pelayanan yang tidak baik pada pelaksanaan haji sebelumnya untuk diperbaiki. Misalnya, katering yang memiliki nilai buruk agar tidak digunakan lagi. Selain itu, Bus harus ada tempat bagasinya. Kemudian, kata Jassin, bus juga harus ber AC. "Itu sudah dilakukan di 2014," kata Jassin.
Dalam konfrensi pers tersebut hadir pula Wakil Kemenag, Nazaruddin Umar dan Sekretaris Jenderal, Nur Syam. Keduanya sama mengeluarkan optimisme bahwa tugas kemenag akan berjalan dengan lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika